Dari Pro dan Kontra sampai Hasil Sidang Paripurna Kenaikan Harga BBM

Nama : Senopati Johansyah Abyadh
Kelas : 1EB23
NPM : 26211675
Kelompok : 12


Pro-Kontra Kenaikan Harga BBM

Keputusan menaikkan harga BBM bertujuan menyelamatkan perekonomian. PDIP tak setuju.

Kamis, 23 Februari 2012, 21:31 WIB

Hadi Suprapto

Keputusan menaikkan harga BBM bertujuan menyelamatkan perekonomian di masa depan. (VIVAnews/ Muhamad Solihin)

BERITA TERKAIT

VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali menegaskan rencana menaikkan harga BBM dalam pidato di Kementerian Luar Negeri, Kamis, 23 Februari 2012. Kepada para kepala perwakilan diplomatik Indonesia yang bertugas di mancanegara, Yudhoyono mengungkapkan rencana kenaikan itu terkait kondisi geopolitik Timur Tengah sehingga harga minyak melambung.

"Kita tidak bisa lepas dan menunggu apa yang datang ke negeri kita. Geopolitik di Timur Tengah, ketegangan Iran-AS-Uni Eropa harga minyak meroket," kata Yudhoyono.
Menurut dia, meroketnya harga minyak akibat perkembangan tersebut mempengaruhi perekonomian semua bangsa, termasuk Indonesia. Maka pemerintah Indonesia harus menyesuaikan kembali APBN, fiskal dan subsidi. "Ini agar membawa kebaikan bagi semua. Kalau ada solusi lain, tidak perlu dinaikkan," kata dia.

Yudhoyono melanjutkan, keputusan menaikkan harga BBM juga bertujuan menyelamatkan perekonomian di masa depan.
Sebelumnya, dalam sidang kabinet Rabu, SBY menyatakan akan menaikkan harga BBM menyusul tingginya harga minyak dunia yang telah melampaui target APBN 2012. Pemerintah tidak mungkin lagi menetapkan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) US$90 per barel, karena harga ICP saat ini telah mencapai US$115 per barel.
Sedangkan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Jero Wacik mengatakan akan meminta restu menaikkan harga BBM ke Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat pada Selasa, 28 Februari. Rencananya, pemerintah akan membawa tiga opsi kenaikan, yaitu Rp500, Rp1.000, dan Rp1.500 per liter, dari yang saat ini Rp4.500 per liter.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, langkah menaikkan harga BBM merupakan solusi pemberian subsidi yang tepat sasaran. "Jadi ini baik, masyarakat menengah kita yang sebelumnya menikmati 70 persen (BBM bersubsidi) bisa membayar kenaikan itu," ujar Hatta di Jakarta Convention Center, Kamis.
Hatta menambahkan, sesuai arahan Presiden, saat ini para menteri tengah melakukan kajian mengenai rencana kenaikan harga BBM. Diharapkan pada Maret, keputusan sudah diperoleh dan selanjutnya diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat.

Pro-kontra
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak adalah cara terbaik mengurangi beban subsidi. "Itu yang paling mudah dan simpel," kata Kalla usai diskusi bertajuk Menuju Jakarta Lebih Baik dan Bermartabat di Menara ESQ 165, Jakarta, Kamis.

JK sudah berulang kali menyarankan pemerintah menaikkan harga BBM. Sebab subsidi energi menyedot anggaran sangat besar. Pada kesempatan sebelumnya, JK mengatakan, dengan asumsi harga minyak US$100 per barel, maka subsidi yang dikeluarkan mencapai Rp200 triliun. Akibatnya, pemerintah tidak memiliki anggaran untuk pembangunan infrastruktur. Cara satu-satunya mengurangi subsidi dengan menaikkan harga BBM.

Dalam hitungan lembaga kajian energi ReforMiner Institute, dengan kenaikan harga Rp500 per liter saja, pemerintah telah menghemat subsidi Rp19 triliun. "Itu dengan asumsi harga minyak US$110 per barel, dan sekarang sudah US$115," kata Direktur ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto kepada VIVAnews melalui sambungan telepon, Kamis.

Sementara itu dengan kenaikan Rp1.000 per liter, maka penghematan bisa meningkat menjadi Rp38 triliun, dan Rp57 triliun untuk kenaikan Rp1.500 per liter.
Keputusan menaikkan harga, menurut Pri Agung, adalah langkah yang paling masuk akal. Sebab tingginya subsidi telah membuat anggaran negara tak sehat. "Ini langkah paling tepat," katanya.

Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria juga mendukung langkah pemerintah ini. Selama ini pemerintah dibebani subsidi yang tak tepat sasaran. "BBM bersubsidi lebih banyak digunakan oleh kendaraan pribadi. Ini tidak tepat," katanya, melalui sambungan telepon.

Dia mengatakan, pemerintah masih perlu mengatur distribusi BBM secara tepat, sehingga subsidi bisa tepat sasaran. "Jangan sampai subsidi BBM dinikmati orang-orang kaya," katanya. "Karena itu, kenaikan harga BBM adalah langkah yang tepat."

Meski demikian, Sofyano tidak sepakat bila subsidi dihapus total. Subsidi masih diperlukan agar produk-produk lokal bisa bersaing di kancah internasional. "China mensubsidi listrik dan Australia mensubsidi pertanian. Ini semua agar produk ekspornya bisa bersaing," tutur Sofyano.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Priyo Budi Santoso, juga menilai menaikkan harga  adalah langkah satu-satunya yang harus dilakukan pemerintah. Pemerintah tak lagi bisa menahan besarnya subdisi bahan bakar seiring melambungnya harga minyak dunia.

"Kalau tidak menaikkan harga BBM, justru akan menambah daya gawat perekonomian kita," kata Priyo di Jakarta, Kamis.
Partai oposisi PDI Perjuangan menolak secara tegas keputusan pemerintah menaikkan harga BBM demi mengurangi beban APBN Rp70 triliun. Alasan Megawati, masih ada sektor-sektor lain yang dapat dioptimalkan untuk menambah pendapatan negara.

"Kalau kenaikan BBM hanya untuk menutup defisit APBN, jelas kami menolak kebijakan itu," kata Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri di Yogyakarta, Kamis.
Menurut Megawati, pemerintah seharusnya berpikir keras mendapatkan tambahan pendapatan. Megawati menegaskan, potensi mendapatkan tambahan pendapatan negara dari sumber daya alam yang dimiliki masih sangat bisa diandalkan.

"Kalau urusannya hanya memilih antara menaikkan, membatasi BBM, dan akan merugikan rakyat pasti kami menolaknya," kata Presiden RI ke-5 ini.
Bagi Megawati, meski menolak kebijakan menaikkan BBM, Fraksi PDI Perjuangan di DPR akan mempelajari lebih dalam kebijakan pemerintah itu. "Tentunya kebijakan dari pemerintah tidak ditolak semua. Kami akan pelajari dahulu," kata Megawati.

Sumbang Inflasi
Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution menilai inflasi akan naik menjadi di atas 5 persen jika pemerintah menaikkan BBM. Bahkan, jika kenaikan Rp1.500 per liter atau dari Rp4.500 menjadi Rp6.000, akan memicu inflasi 5,5 persen.

"Kenaikan harga BBM memang diperlukan untuk mengamankan APBN," ujar Darmin di Jakarta, Kamis 23 Februari 2012.

Sementara itu dari hasil kajian ReforMiner, inflasi akan timbul dari kenaikan harga BBM ini. Bila BBM naik Rp500, maka terjadi inflasi 0,5 persen. Sedangkan kenaikan Rp1.000 dan Rp1.500 akan terjadi inflasi masing-masing 1,02 dan 1,6 persen.

Karena itu, pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), meminta pemerintah memberi kepastian kenaikan harga BBM secepatnya, agar mencegah spekulasi kenaikan harga barang.
Ketua Apindo Sofjan Wanandi mengatakan, kepastian diperlukan agar pengusaha bisa menghitung beban biaya produksi. "Harga barang akan naik, itu pasti," kata Sofjan saat ditemui di Jakarta Convention Center, Kamis.

Sofjan mengatakan, untuk meredam kenaikan harga ini, pemerintah perlu membenahi sektor infrastruktur dan logistik demi menekan biaya produksi. Hal ini perlu untuk melindungi masyarakat. 

Memang, dia mengakui, pembenahan sektor infrastruktur dan logistik merupakan solusi jangka panjang. Sementara itu, untuk jangka pendek, masyarakat perlu mendapatkan bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT). "Tapi, betul-betul harus dijaga agar sampai tujuan," katanya.(np)

EKONOMI - MAKRO

Senin, 19 Maret 2012 , 12:52:00

Ini Alasan Pemerintah Naikan Harga BBM

JAKARTA--Mengapa BBM Subsidi Naik? Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik menegaskan bahwa bahan bakar minyak  (BBM) berhubungan dengan hajat hidup rakyat. Karena itu, rakyat berhak tahu latar belakang dan pemikiran yang melandasi kebijakan pemerintah terkait BBM bersubsidi, termasuk kenaikan harga BBM bersubsidi.

”Penjelasan kepada rakyat perlu disampaikan secara utuh, jelas dan mudah dimengerti,” kata Menteri ESDM Jero Wacik.

Menurutnya, ada beberapa alasan krusial terkait kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM Bersubsidi. Tahun  lalu, ketika pemerintah menyusun APBN 2012 diasumsikan harga minyak mentah Indonesia per barel USD 90 atau Rp 792.000  (berdasarkan kurs 1 USD = Rp 8.800). Satu barel sama dengan kira-kira 159 liter. Jadi ketika itu perkiraan harga minyak mentah Indonesia Rp 4.981 per liter. Itu harga minyak mentah.

Dari minyak mentah untuk dapat dijadikan bensin premium dan untuk menyalurkannya sampai ke SPBU, diperlukan biaya yang dibutuhkan kira-kira Rp 3.019 per liter. Jelaslah bahwa ketika menyusun APBN 2012 diperkirakan harga pokok dan biaya distribusi bensin premium adalah Rp 8.000 per liter.  Nah agar tidak memberatkan rakyat Indonesia, bensin premium dijual bukan dengan harga Rp 8.000, namun lebih murah, yaitu Rp 4.500 per liter.

”Artinya untuk setiap liter ada selisih harga sebesar Rp 3.500 yang ditanggung negara,” jelas Jero Wacik.

Perkiraan ketika itu jumlah volume BBM Bersubsidi yang akan disalurkan adalah 40 juta kiloliter. Maka subsidi untuk BBM, Bahan Bakar Nabati dan LPG  diperkirakan sekitar Rp 123 triliun. Itu belum termasuk subsidi listrik sekitar Rp 45 triliun. Sehingga total seluruh subsidi energi sekitar Rp 208 triliun.

Dengan meningkatnya harga minyak mentah per barel dari USD 90 menjadi rata-rata USD 105 (meningkat 16,66 persen), bahkan mungkin masih bisa bergerak naik lebih tinggi, maka total subsidi energi itu jika tidak dilakukan perubahan harga BBM bisa menjadi lebih dari Rp 230 triliun setahun.

”Kalau kita paksakan mendanai subsidi Rp 230 triliun dari belanja negara 2012 yang totalnya Rp 1,435 triliun, akan semakin berkurang kemampuan kita membangun sarana dan keperluan lain untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pada akhirnya semakin sulit kita mewujudkan kesejahteraan rakyat dan memajukan perekonomian negara kita,” tutur menteri asal Bali ini.

Dia menambahkan, pada Maret 2012 harga minyak di dunia terus meningkat naik. Awal Maret harga minyak mentah Indonesia sudah mencapai USD 112 per barel atau Rp 1.008.000 (berdasarkan kurs 1 USD = Rp 9.000), atau Rp 6.340 per liter.  ”Sekali lagi, itu adalah harga minyak mentah yang belum diolah menjadi bensin premium. Itulah sebabnya harga BBM bersubsidi terpaksa harus kita naikkan demi kepentingan kita bersama,” tutur Jero Wacik. (dri)

Gerakan Mahasiswa Menolak Kenaikan BBM April 2012

On March 30, 2012 ·

Ketegangan demonstrasi di Ibukota 29-30 Maret 2012 membawa nuansa aroma jalanan tahun 1998 di kota-kota besar Indonesia. Demonstrasi serentak di berbagai kota oleh mahasiswa dengan massa jauh lebih besar dari hari sebelumnya yang diprakarsai oleh partai politik PDI-P menunjukkan bahwa mahasiswa menemukan momentumnya untuk bergerak bersama.

Gerakan Mahasiswa sebagai aksi gerakan yang menunjukkan kembali eksistensi mahasiswa di tengah realitas masyarakatnya, mahasiswa menjadi ujung tombak menyuarakan suara masyarakat yang tak punya akses menyalurkan aspirasinya dalam menolak kenaikan BBM.

Secara personal, gerakan kali ini tergolong massive dan menemukan titik pemersatu, menemukan isu sentral untuk bergerak bersama. Gerakan mahasiswa ini menunjukkan mahasiswa masih sangat bisa diandalkan menjadi penyuara lantang pikiran masyarakatnya. Rencana kenaikan BBM per 1 April 2012 seolah menampar kesadaran publik bahwa lagi-lagi pemerintah dianggap tidak populis kebijakannya di tengah banyak persoalan korupsi yang melibatkan partai berkuasa.

Demonstrasi anarkis mahasiswa menjadi sorotan media cetak dan elektronik, dan itu menuai banyak kontroversi yang marak berkembang di social media. Maraknya kontroversi boleh jadi publik masih trauma dengan kerusuhan di tahun 1998 yang memang melumpuhkan perekonomian untuk beberapa waktu. Akan tetapi, tidak fair kemudian menyalahkan mahasiswa sepenuhnya atas anarkisme yang terjadi.

Anarkisme yang mewarnai aksi mahasiswa saya tengarai lebih karena kejengkelan pada praktik-praktik anarkisme penguasa pada rakyatnya, bisa jadi karena kemuakan mahasiswa atas perilaku penguasa yang notabene hasil reformasi tapi tak mencerminkan perjuangan mahasiswa 1998. Bisa jadi dikarenakan strategi mahasiswa agar suaranya didengarkan, mahasiswa bosan dengan cap demonstrasi bayaran, demonstrasi yang dianggap tak murni dan ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Mahasiswa ingin menunjukkan kemurniannya tapi hilang sudah semua kepercayaan publik atas murninya gerakan mereka.

Namun, secara personal, keyakinan saya tetap, gerakan mahasiswa masih murni memperjuangkan suara rakyat. Gerakan mahasiswa masih dapat dijadikan tumpuan harapan rakyat. Isu kenaikan BBM ini menjadi isu sentral yang mempersatukan mahasiswa, momentum yang tepat untuk mahasiswa menunjukkan pada rakyat Indonesia bahwa gerakan moral mahasiswa masih dapat dipercaya.

Mahasiswa demonstran, lanjutkan aksimu.

Mahasiswa bukan demonstran, berhentilah mengeluh dan galau, amini saja tuntutan para demonstran itu. Berhenti juga menghujat kawan-kawanmu itu, kalau memang kamu pengecut, nggak usah koar-koar menyalahkan demonstran. Mainkan saja iPadmu, Tabletmu, tenggak saja birmu, vodkamu dan diam saja. Atau sholatlah yg khusuk, mohonkan ampunan buat para demonstran itu. Maka, itu lebih baik bagimu.

Salam Demonstran.

Terakhir, selamat berjuang, kawan! Kawal rapat paripurna DPR tanggal 30 Maret 2012 ini.

SIDANG PARIPURNA 2012

Jumat (30/3), pimpinan sidang paripurna, Marzuki Alie menawarkan 3 opsi yang di jadikan acuan dalam sidang paripurna pada awal - awal sidang. Yakni Pasal 7 ayat 6, Pasal 7 ayat 6(a) dengan opsi 15% 6 bulan dan Pasal 7 ayat 6(a) dengan opsi 20% 3 bulan. Dan di akhirnya mengerucut menjadi 2 opsi, yakni Pasal 7 ayat 6 dan Pasal 7 ayat 6(a) dengan opsi 15% 6 bulan.

Hujan interupsi dari berbagai fraksi pun mewarnai sidang pada saat itu. Dengan hadirnya fraksi balkon, yaitu perwakilan dari masyarakat / demonstran, membuat sidang semakin panas. Fraksi PDI-P pun menyuarakan untuk berlakukan Pasal 7 ayat 6, reaksi ini pun diikuti oleh fraksi lainnya, antar lain Hanura, Gerindra, Golkar. Dan yang mngejutkan dari PKS, partai yang berkoalisi dengan Partai Demokrat ini berbelot pada menit – menit terakhir sebelum voting di mulai, dari yang awalnya mendukung pemerintah menjadi mendukung fraksi anti kenaikan BBM yang di sambut gempita oleh fraksi balkon.

Diwaktu yang hampir bersamaan, aksi walk out di perlihatkan oleh fraksi PDI-P, Hanura, dan Gerindra sebagai tanda tidak setuju dengan kenaikan harga BBM. Fraksi Balkon tidak mau kalah, mereka ricuh saat akan diadakan voting untuk memilih 2 opsi yang sudah diberitahukan oleh pimpinan siding diawal sidang,sehingga petugas sidang harus mengusir mereka dari ruang sidang.

Akhirnya saat voting di lakukan, dengan hasil 356 suara memilih opsi ke 2 yaitu Pasal 7 ayat 6(a) dengan tambahan opsi 15% 6 bulan dan hanya 86 suara yang memilih opsi pertama yaitu Pasal 7 ayat 6. Dengan hasil ini,pemerintah Indonesia untuk sementara ini tidak akan menaikkan harga BBM, tapi pemerintah Indonesia juga akan melihat perkembangan harga minyak Indonesia. Untuk saat ini harga minyak Indonesia mencapai $105 - $115 / barel,yang artinya kenaikan harga hanya di toleransi sampai sekitar harga $15 / barel, padahal kenaikan harga minyak dunia sudah mencapai sekitar 20% - 30%.

Jika asumsi 15% dari harga minyak saat ini mengalami perubahan harga selama 6 bulan berjalan, baik naik maupun turun, pemerintah berhak melakukan penyesuaian harga BBM dan kebijakan pendukungnya sesuai dengan Pasal 7 ayat 6(a). Ini akan berpengaruh pada APBN untuk menentukan subsidi untuk masyarakat.

Salah satu anggota fraksi yang melakukan aksi Walk Out,Partai Gerindra menyatakan bahwa apa yang di lakukan ketiga fraksi tersebut karena rakyat. Jadi mereka tetap pada pendirian dari awal sampai aksi Walk Out, yaitu menolak kenaikan harga BBM. Sedangakan perwakilan dari Partai Demokrat menyatakan bahwa kenaikan ini akan membantu APBN dan Subsidi untuk rakyat.

Jadi kita lihat saja nanti akhir dari cerita tentang pro dan kontra harga BBM, apakah nantinya akan berubah atau tidak. Kita berdoa saja semoga BBM tidak mengalami kenaikan harga.

KOMENTAR:

Pada intinya, wacana menaikkan harga BBM yang di sampaikan oleh Presiden SBY, akan membuat rakyat semakin terjepit dalam hal masalah ekonomi, terutama untuk buruh yang belum lama ini baru merasakan kenaikkan Upah Buruh ,kini harus kembali melihat kenyataan bahwa upah yang mereka terima saat ini kembali tidak akan mencukupi dengan kenaikan harga bahan sehari – hari akibat dampak dinaikkannya harga BBM. Terlebih demo penolakan harga BBM oleh mahasiswa, buruh, dan beberapa kepala daerah serta parpol di beberapa kota besar di Indonesia.

Ditambah lagi dengan kejutan pada sidang paripurna (30/3) dengan munculnya opsi Pasal 7 ayat 6(a), yang berisi “pemerintah berhak menyesuaikan harga BBM jika harga minyak Indonesia melebihi dari asumsi APBN subsidi BBM beserta dengan kebijakan pendukungnya”. Disini tidak sesuai dengan Pasal 7 ayat 6, dimana pemerintah tidak mempunyai hak untuk mengubah harga BBM. Pada dasarnya, Pasal 7 ayat 6 ini seharusnya memang bisa menjadi tameng agar pemerintah tidak campur tangan untuk merubah harga BBM. Mungkin dengan di bawanya asumsi ingin mengamankan keadaan keuangan Negara serta perhatian terhadap rakyat membuat para wakil rakyat tesebut harus berdebat hebat demi mengamankan harga BBM dengan menggunakan pasal yang sama tetapi menambahkan ayat baru.

MENGENTASKAN MASALAH KEMISKINAN PENGANGGURAN DI INDONESIA

NAMA  : Senopati Johansyah Abyadh
KELAS : 1eb23
NPM      : 26211675
KELOMPOK : 12

ABSTRAK
Ekonomi Indonesia pada Pelita ketujuh mengalami kehancuran sehinggga praktis GBHN tidak dapat direalisasikan sesuai dengan rencana yang telah digariskan oleh MPR, terutama yang berkaitan dengan dana yang mengalami tekanan yang sangat hebat. Hal ini adalah sebagai akibat praktek kehidupan pemerintahan selama Orba yang penuh dengan KKN, ditambah lagi dengan pengaruh global sehingga krisis politik dan ekonomi tidak dapat dilepaskan dengan pengaruh global baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya hutang luar negeri.
Akibat lain dari adanya krisis ekonomi adalah bertambah banyaknya kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Kemiskinan baik dalam arti absolute maupun dalam arti relatif, senantiasa merupakan factor ketidakpuasan dan kegelisahan masyarakat. Kondisi kemiskinan ini merupakan factor kerapuhan politik dalam suatu Negara. Oleh karena itu dalam reformasi dewasa ini agenda utama yang harus diselesaikan adalah kemiskinan dan pengangguran rakyat yang semakin parah, karena sudah menyangkut kebutuhan fisik minimum (KFM) antara lain sembako.
Pada dasarnya pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menangani masalah kemiskinan dan pengangguran yang selama ini menjadi masalah yang sangat sulit. Program bantuan selalu diberikan kepada semua rakyat yang membutuhkan. Dengan adanya bantuan-bantuan tersebut dimaksudkan agar dapat meringankan beban rakyat. Namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai yang telah diharapkan bersama. Dalam kenyataannya program-program yang dilakukan pemerintah tidak lantas dapat mengatasi semua masalah ekonomi. Misalkan adanya KKN yang dapat mengakibatkan kesenjangan sosial ekonomi yang membuat rakyat kecil semakin menderita dan masalah-masalah lainnya yang berkembang dalam masyarakat yang memerlukan suatu pemecahan secara adil, bijaksana dan memiliki moral etik.

BAB l
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG MASALAH

Tujuan akhir pembangunan nasional adalah “mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Karena ini merupakan sila terakhir pancasila, maka kita selalu menekankan bahwa setiap upaya pembangunan harus selalu merupakan upaya pengamalan pancasila. Mengamalkan pancasila sebagai ideology bangsa berarti bahwa setiap sila harus dapat kita amalkan yaitu: sila pertama dan kedua sebagai landasan moralnya, sila ketiga dan sila keempat sebagai cara atau metode kerjanya, dan sila kelima sebagai tujuan akhir dari pengamalannya.
Tidak diragukan bahwa pembangunan nasional kita dewasa ini memang masih belum sampai pada tujuan akhir yaitu keadilan sosial, karena kemakmuran (nominal) masyarakat yang meskipun rata-rata sudah meningkat 10-15 kali dalam periode hamper 30 tahun, belum dinikmati oleh semua orang secara benar-benar merata. Bahkan ada ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial yang besar antara mereka yang kaya, yang sudah mampu menikmati kemakmuran dan kesejahteraan yang tinggi, dengan mereka yang masih pada tahap rata-rata atau bahkan dibawah rata-rata. Dan di bawah tingkat pendapatan rata-rata ini masih cukup banyak warga bangsa kita yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Demokrasi ekonomi bukanlah sekedar cara mengatur sistem perekonomian tetapi sekaligus pada tercapainya hasil akhir pelaksanaan sistem ekonomi (yang berdasar atas asas) kekeluargaan. Artinya, pelaksanaan sistem ekonomi kekeluargaan yang bermoral pancasila harus menghasilkan kemakmuran masyarakat seluruhnya secara merata. Inilah yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial. Masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang makmur dan sekaligus pembagiannya merata (adil dan makmur).
Penilaian atas keberhasilan pembangunan nasional kita dapat dilakukan dengan mengadakan penilaian atas keberhasilan pelaksanaan Trilogo Pembangunan yaitu pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional. Namun pada kenyataannya masalah-masalah seperti kemiskinan dan pengangguran atau kesempatan kerja belum dapat di atasi dengan baik oleh pemerintah.
Dalam undang-undang telah disebutkan bahwa sistem perekonomian berdasar atas asas kekeluargaan, yang berarti bahwa sumber daya alam yang merupakan “pokok-pokok
kemakmuran rakyat” dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Banyak program-program yang sudah dilakukan pemerintah namun masalah-masalah terutama masalah ekonomi belum juga dapat teratasi dengan baik.
Melihat masalah-masalah diatas penulis tertarik untuk membuat tugas akhir dengan judul “mengentaskan masalah kemiskinan dan pengangguran di Indonesia”.
B. RUMUSAN MASALAH

Seperti yang telah diuraikan pada latar belakang di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut ;
1. Apa definisi kemiskinan dan pengangguran?
2. Bagaimana keadaan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia?
3. Apa yang menjadi masalah kemiskinan dan pengangguran di Indonesia?
4. Bagaimana keadaan kesempatan kerja di Indonesia?
5. Program apakah yang harus dilakukan pemerintah untuk mengentaskan masalah kemiskinan dan pengangguran di Indonesia?
6. Bagaimana program yang dilakukan pemerintah untuk mengentaskan masalah kemiskinan dan pengangguran, apakah berjalan secara efektif?

3. PENDEKATAN

Pemerintah harus lebih tanggap dalam mengatasi masalah ekonomi yang selama ini melilit bangsa Indonesia. Masalah-masalah seperti ini haruslah di atasi secara langsung dengan bersosialisasi dengan rakyat secara langsung. Tidak hanya bergantung pada orang-orang yang telah dipercaya untuk mengatasi masalah ekonomi Negara, namun juga harus dilakukan peninjauan secara langsung mengenai proyek atau program yang akan dilaksanakan.
Pemerintah telah mempercayai sejumlah pihak untuk menangani sejumlah program yang dilakukan pemerintah. Namun banyak sebagian dari mereka yang telah menyelewengkan kepercayaan yang telah diberikan, misalnya banyak korupsi dimana-mana. Inilah yang membuat Negara menjadi miskin. Bagi para korupsi Negara, seharusnya ia malu dengan tindakan yang dilakukannya. Apakah gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya yang telah diberikan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka bersama keluarganya. Seharusnya mereka merasa bersyukur akan keadaan yang telah mereka dapat. Banyak sekali disekeliling mereka yang tidak seberuntung mereka.
Di Indonesia banyak sekali jumlah pengangguran bahkan sarjana sekalipun juga banyak yang menganggur. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah seharusnya dapat dimanfaaatkan dengan tepat guna, bukan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun golongan.
Pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia memerlukan komitmen yang sangat tinggi dan jangka waktu yang panjang. Proses pengembangan itu merupakan proses pemberdayaan yang sangat sulit, harus dilakukan secara bertahap dan diikuti oleh semua yang terlibat, terutama para peserta yang dibangun, tanpa bisa diwakilkan. Karena kualitas keluarga indonesiayang relative rendah, maka pemberdayaan SDM itu dilakukan dengan pertama-tama, atau minimal sekaligus, memberdayakan keluarga sebagai lembaga yang pertama dan utama dari setiap insan anggotanya. Dalam proses pengembangan anggota keluarganya, maka keluarga akan memegang peranan yang sangat menentukan.

BAB ll
PEMBAHASAN
A. Definisi Kemiskinan dan Pengangguran

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lain melihatnya dari segi moral dan evaluative, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.
Sedangkan pengangguran adalah seseorang yang tergolong angkatan kerja yang tidak bekerja baik dalam arti mendapatkan upah atau bekerja mandiri, kemudian mencari pekerjaan dalam arti mempunyai kegiatan aktif dan ingin mendapat pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Masalah pengangguran yang menyebabkan tingkat pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak mencapai potensi maksimal yaitu masalah pokok makro ekonomi yang paling utama.
Kemiskinan memang menjadi problem serius yang membelit bangsa-bangsa di dunia, termasuk Indonesia. Ketimpangan ekonomi, tingkat pendidikan yang rendah, serta penguasaan aset-aset ekonomi oleh kalangan tertentu, adalah sebagian penyebab kemiskinan. Pertanyaan sekarang, apa yang bisa dilakukan pemerintah maupun perusahaan untuk mengurangi angka kemiskinan? Mampukah program tanggung jawab sosial pemerintah maupun perusahaan menjadi salah satu solusi penting dalam upaya mengurangi angka kemiskinan?.
Mengurangi kemiskinan dan pengangguran adalah tugas semua pemangku kepentingan (stakeholder), yaitu pemerintah termasuk pemda, perusahaan, masyarakat, akademisi, dan lain-lain sebagainya. Program ini akan berjalan efektif jika semua pihak duduk bersama tanpa ada kecurigaan. Yang selama ini terjadi, kurang adanya koordinasi diantara lembaga-lembaga tersebut. Setiap departemen pemerintah, mempunyai program pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Namun tidak ada koordinasi yang jelas. Akibatnya mereka seakan berjalan sendiri-sendiri. Kalau ada yang mengkoordinir, seperti perusahaan holding misalnya, maka hasilnya akan lebih efektif.
Untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, yang perlu dilakukan adalah memberdayakan masyarakat. Ini akan lebih efektif dibandingkan hanya memberikan bantuan yang sifatnya sesaat. Yang dibutuhkan adalah pemberian akses kepada masyarakat tersebut. Ini kurang dilakukan pemerintah, pemerintah perlu diberi akses kepada masyarakat dibanding ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. Mereka harus dibantu untuk bisa mencari makan sendiri. Jadi jangan hanya diberi makan. Intinya adalah buatlah program-program pemberdayaan yang berkesinambungan.
Pembangunan di bidang ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah pada dewasa ini di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, industri dan pertambangan, hakekatnya ditujukan selain untuk mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi, juga dimaksudkan untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Seharusnya tidak semua masalah kemiskinan menjadi tanggung jawab pemerintah. Rasanya tidak fair kalau seluruhnya dibebankan hanya kepada pemerintah. Masyarakat, terutama golongan yang mampu juga secara sukarela diharapkan dapat berkontribusi mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi di negeri ini.
Progam mengatasi kemiskinan yang paling murah adalah si kaya membantu si miskin atau si pandai membantu yang bodoh. Idealisme dan pengorbanan yang diperlukan untuk mengatasi kemiskinan di negeri ini bukan sesuatu yang berada di menara gading dan bukan pula yang diada-adakan. Idealisme dan pengorbanan tersebut sesungguhnya adalah sebuah realita yang sudah terjadi di masyarakat.
Masalahnya mungkin, progam-programnya tidak pernah terpublikasikan dan bisa juga para pihak memang tidak suka untuk dipublikasikan, apalagi sekedar untuk pencitraan. Idealisme dan pengorbanan sangat dibutuhkan untuk menyelenggarakan progam pengentasan kemiskinan. Konsepsinya tidak dapat bersifat ad hoc dan jangka waktunya pendek. Selama kemiskinan masih ada, maka progam-program antibodinya harus tetap berjalan dan di saat itu pula, idealisme dan pengorbanan tetap diperlukan kehadirannya untuk ikut mengatasi masalah kemiskinan. Percayalah, pemerintah tak akan pernah bisa menyelesaikan sendiri persoalan kemiskinan ini tanpa melibatkan para sang idealis dan sang pengorban termasuk sekelompok masyarakat yang tergolong kaya dan mampu. Sudah waktunya pemerintah berkolaborasi dengan para tokoh. Jangan lagi kerja sendiri-sendiri untuk mengatasi kemiskinan.

B. Penyebab Masalah Pengangguran Dan Kemiskinan
Pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari dalam seminggu atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. Pengangguran sering kali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah lainnya.
Dinegara-negara berkembang seperti Indonesia dikenal istilah pengangguran terselubung, dimana pekerjaan yang semestinya bisa dilakukan dengan tenaga sedikit dilakukan oleh lebih banyak orang. Masalah ketenagakerjaan di Indonesia sekarang ini sudah mencapai kondisi yang cukup memprihatinkan ditandai dengan jumlah penganggur dan setengah penganggur yang besar pendapatanrelatif rendah dan kurang merata. Sebaliknya pengangguran yang tinggi merupakan pemborosan sumber daya dan potensi yang ada, menjadi beban keluarga dan masyarakat, sumber utama kemiskinan, menghambat pembangunan dalam jangka panjang.
Pembangunan bangsa Indonesia kedepan sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusia Indonesia yang sehat fisik dan mental serta mempunyai ketrampilan dan keahlian kerja, sehingga mampu membangun keluarga yang bersangkutan untuk mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap dan layak sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup, kesehatan, pendidikan anggota keluarganya.
Pengangguran di Indonesia terjadi disebabkan antara lain yaitu karena jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari pencari kerja. Juga kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Selain itu juga karena efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja. Fenomena pengangguran juga berkaitan erat dengan terjadinya pemutusan hubungan kerja disebabkan antara lain; perusahaan menutup atau mengurangi bidang usahanya akibat krisis ekonomi atau keamanan yang kurang kondusif, peraturan yang menghambat investasi, hambatan dalam proses ekspor impor.
Padahal perang melawan kemiskinan sudah ditabuh sejak lama di negri ini. Di Orde Baru misalnya, pemerintah menggalangberbagai sarana dan cara untuk mengatasi kemiskinan. Pembangunan fisik digenjot diberbagai bidang, pertumbuhan ekonomi menjadi fokus perhatian, investasi asing digalakkan, berbagai jenis skema kredit investasi kecil dan kredit
modal kerja digelar, bahkan hutang luar negri pun ditempuh sebagai altrnatif untuk menopang idea of progress bernama pembangunan.
Akan tetapi karena keberpihakan ideologis pemerintah tidak jelas, pembangunan ala Orde Baru itu tidak bisa sepenuhnya bisa dirasakan rakyat lapis bawah. Masalahnya sekarang apakah para elite, politisi, dan birokrat kita mempunyai keberpihakan ideologis untuk melawan kemiskinan? Adakah komitmen tegas dari para penentu kebijakan Negara untuk memberantas KKN secara radikal? Jika Negara tidak sanggup menyatakan perang terhadap kemiskinan, gagal dalm memerangi korupsi, dan tetap malas melaksanakan agenda reformasi sebagai perintah konstitusi maka kemiskinan bangsa mungkin akan menjadi simbol abadi negeri ini.

C. Program Pemerintah Dalam Mengatasi Kemiskinan Dan Pengangguran
Krisis ekonomi saat ini telah menggugah pemerintah dan berbagai lembaga pembangunan internasional seperti Bank Dunia dan lain-lain untuk berperan aktif mengentaskan kemiskinan dan pengagguran rakyat melalui berbagai program baru seperti padat karya. Jaring pengaman sosial/JPS (Social Safety Net), proyek penanggulangan kemiskinan diperkotaan (Urban Poverty Crisis Alleviation), program untuk anak jalanan, dan masih banyak bantuan-bantuan dari pemerintah kepada rakyat, seperti BLT (bantuan langsung tunai) , BOS (bantuan operasional sekolah) yang dilakukan untuk mengatasi masalah pendidikan di Indonesia, karena anak-anak Indonesia diwajibkan mengenyam pendidikan minimal 9 tahun yang biasanya dikenal sebagai wajib belajar 9 tahun.
Koperasi banyak di dirikan oleh pemerintah di daerah-daerah dengan tujuan agar rakyat mampu membuat usaha mikro ataupun makro dilingkungan tempat tinggalnya. Selain itu program yang lain yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memberikan JAMPERSAL (jaminan persalinan) diberbagai puskesmas dengan tujuan untuk memudahkan proses persalinan pada warga yang kurang mampu. Pemerintah juga memberlakukan program KB dengan tujuan untuk mengurangi tingkat kepadatan penduduk di Indonesia. Dan masih banyak lainnya program yang diberikan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ekonomi terutama mengenai masalah kemiskinan dan pengangguran yang merupakan masalah yang sulit untuk diberantas.

Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Indonesia
Berikut Ini Adalah Daftar Program-Program Pemerintah Dalam Menanggulangu kemiskinan Di Indonesia:
Ø – Menaikan anggaran untuk program-program yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas dan kegiatan padat karya
- Mendorong APBD provinsi, kabupaten dan kota pada tahun-tahun selanjutnya untuk meningkatkan anggaran bagi penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja
– Tetap mempertahankan program lama seperti:
a) BOS (Bantuan Operasional Sekolah)
b) RASKIN (Beras Miskin)
c) BLT (Bantuan Langsung Tunai)
d) Asuransi Miskin, dsb
- Akselerasi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga khususnya harga beras (antara lain: menjaga harga beras dipasaran tidak lebih dari Rp.5000,- per Kg)
- Memberikan kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan
- Sinergi masyarakat dengan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan
- Mendayagunakan potensi dan sumberdaya lokal sesuai karakteristik wilayah
- Menerapkan pendekatan budaya lokal dalam proses pembangunan
- Prioritas kelompok masyarakat paling miskin dan rentan pada desa-desa dan kampung-kampung paling miskin
- Open Menu: kelompok masyarakat dapat menentukan sendiri kegiatan pembangunan yang dipilih tetapi tidak tercantum dalam negative list
- Kompetitif: desa-desa dalam Kecamatan haus berkompetisi untuk memperbaiki kualitas kegiatan dan cost effectiveness
- PPK, P2KP, PPIP SPADA dan diperkuat program-program kementrian/lembaga
- Program Keluarga Harapan (PKH), berupa bantuan khusus untuk pendidikan dan kesehatan
- Program pemerintah lain yang bertujuan meningkatkan akses masyarakat miskin kepada sumber permodalan usaha mikro dan kecil, listrik pedesaan, sertifikasi tanah, kredit mikro, dll.
- Program Pengembangan Bahan Bakar Nabati (EBN). Program ini dimaksudkan untuk mendorong kemandirian penyediaan energi terbaukan dengan menumbuhkan “Desa Mandiri Energi”.
- Penegakan hukum dan HAM, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi.
- Percepatan pembangunan infrastruktur
- Pembangunan daerah perbatasan dan wilayah terisolir
- Revitalisai pertanian, perikanan, kehutanan, dan perdesaan
- Peningkatan kemampuan pertahanan, pemantapan keamanan dan ketertiban, serta penyelesaian konflik
- Peningkatan aksesbilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan
- Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri)

Inilah Enam Program Pemerintah untuk Rakyat Miskin
Kamis, 26 Mei 2011 | 17:13
 Ilustrasi masyarakat yang masih hidup di garis kemiskinan [google]
Berita Terkait
•    Tahun 2014 Angka Kemiskinan Bisa Nol
[JAKARTA]  Pemerintah membuat enam program untuk rakyat miskin yaitu rumah sangat murah, kendaraan angkutan umum dan listrik murah, air bersih, peningkatan kehidupan nelayan, dan masyarakat pinggir perkotaan.

Siaran pers Seskab baru-baru ini menyebutkan, enam program yang disebut Program Klaster 4 tersebut merupakan pelengkap program lain dalam upaya pemerintah mengurangi kemiskinan.

Pemerintah sebelumnya telah membuat program sejenis yang masuk dalam klaster 1-3. Klaster 1 bersifat bantuan yang antara lain berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Beras bersubsidi atau beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) 15 kg/RTS/bulan dengan harga Rp1.600/kg, program keluarga harapan (PKH) yang diberikan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yaitu setiap RTSM mendapat Rp 600.000-2,2 juta.

Selain itu program klaster 1 yang terkait dengan klaster 4 adalah jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) untuk berobat gratis di Puskesmas dan rumah sakit kelas III milik pemerintah.   Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk mendukung operasionalisasi fasilitas pelayanan kesehatan sebesar Rp 100 juta/Puskesmas/tahun, bantuan sosial bagi pengungsi/korban bencana, bantuan penyandang cacat sebesar Rp 300 ribu/bulan; dan bantuan untuk lanjut usia (lansia) telantar Rp 300 ribu/bulan.

Sedangkan klaster 2 berisikan program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat secara ekonomi. Klaster ini diibaratkan sebagai kail karena bersifat memberikan peluang kepada masyarakat miskin berdasarkan potensi dan kemampuan yang mereka miliki.

Dalam klaster 2, pemerintah melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Program ini dilaksanakan oleh 13 Kementerian dan 1 lembaga.

Melalui anggaran ini, setiap kecamatan akan memperoleh dana hingga sekitar Rp3 milliar yang rencananya akan dialokasikan di 6.622 kecamatan. Dengan demikian total anggaran PNPM tahun 2011 mencapai sekitar Rp 10,3 triliun.

Dalam program itu, masyarakat miskin akan menentukan, mengusulkan, dan melaksanakan sendiri proyek-proyek yang dipandang penting dan krusial bagi upaya pengentasan kemiskinan di wilayah mereka. Salah satu komponen terpenting dalam program ini adalah adanya dana bergulir untuk kegiatan usaha.

Program peningkatan keberdayaan ekonomi ini kemudian diperkuat dengan diluncurkannya program kredit usaha rakyat (KUR) yang tergabung dalam klaster 3.

Dalam program KUR, pemerintah menempatkan dana pada PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) sebagai dana penjaminan untuk mempermudah penyaluran kredit untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dengan penempatan dana itu, maka UMKM dapat memperoleh KUR dari perbankan hingga sebesar Rp20 juta per debitur tanpa harus memberikan agunan kepada pihak perbankan.

Disalurkan KUR Program KUR disalurkan melalui BRI, BNI, Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank BTN, dan bank-bank pembangunan daerah yang meliputi Bank DKI, Bank Nagari, Bank Jabar-Banten, Bank Jateng, BPD DIY, Bank Jatim, Bank NTB, Bank Kalbar, BPD Kalsel, Bank Kalteng, Bank Sulut, Bank Maluku, dan Bank Papua.

Program KUR juga dikucurkan untuk para TKI dengan kredit maksimal Rp60 juta dan disalurkan juga untuk sektor perkebunan dengan masa kredit hingga 13 tahun. Sejak pertama kali diluncurkan pada akhir 2007 hingga April 2011, realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp43,3 triliun untuk sekitar 4,4 juta debitur.

Program klaster 4 merupakan pelengkap dan penguat berbagai program pengurangan kemiskinan yang merupakan program prioritas pemerintah.

Melalui program klaster 4, beban pengeluaran masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah, transportasi, dan energi akan berkurang.
Dengan demikian daya beli mereka akan terangkat dan memberikan mereka peluang yang lebih baik dalam mengakses berbagai peluang ekonomi yang tersedia agar dapat lepas dari jeratan kemiskinan.

Komitmen pemerintah yang besar dalam mengurangi kemiskinan ini merupakan penjabaran dari strategi pemerintah untuk menghasilkan pertumbuhan yang "inclusive," yang berarti pertumbuhan untuk semua secara adil dan merata. [Ant/L-9]



D. Tanggapan Terhadap Program Yang Dilakukan Pemerintah

Meskipun pemerintah telah menyadiakan berbagai program untuk mengatasi masalah perekonomian Indonesia terutama masalah kemiskinan dan pengangguran, namun pada kenyataannya kemiskinan dan pengangguran di Indonesia menjadi masalah yang sangat sulit untuk diatasi karena banyaknya masalah dan hambatan.
Misalnya bantuan BLT diberikan kepada masyarakat miskin pada kenyataannya bantuan tersebut banyak disalahgunakan oleh oknum atau orang yang telah diberikan kepercayaan untuk mengelola dana tersebut, banyaknya korupsi dan banyak bantuan yang diberikan tidak tepat pada sasaran.
Bantuan BOS, Koperasi, program KB,JAMPERSAL, dan lain sebagainya yang diharapkan mampu mengatasi sedikit masalah mengenai kemiskinan, namun pada penerapannya tidak berjalan sesuai yang diharapkan.
Tanggapan utama terhadap kemiskinan adalah:
Bantuan kemiskinan, atau membantu secara langsung kepada orang miskin. Ini telah menjadi bagian pendekatan dari masyarakat Eropa sejak zaman pertengahan.
Bantuan terhadap keadaan individu. Banyak macam kebijakan yang dijalankan untuk mengubah situasi orang miskin berdasarkan perorangan, termasuk hukuman, pendidikan, kerja sosial, pencarian kerja, dan lain-lain.
Persiapan bagi yang lemah. Daripada memberikan bantuan secara langsung kepada orang miskin, banyak negara sejahtera menyediakan bantuan untuk orang yang dikategorikan sebagai orang yang lebih mungkin miskin, seperti orang tua atau orang dengan ketidakmampuan, atau keadaan yang membuat orang miskin, seperti kebutuhan akan perawatan kesehatan.

BAB lll
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan yang dapat dipetik dari masalah diatas adalah sebagai berikut ;
1. Banyak program yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah perekonomian yakni mengenai masalah kemiskinan dan pengangguran namun pada kenyataannya hasil yang dicapai tidak sesuai yang diharapkan.
2. Banyak pengangguran yang ada di Indonesia karena kurangnya lapangan pekerjaan yang ada dan ketidaksesuaian antara tingkat pendidikan yang dibutuhkan dan yang tersedia yang menyebabkan bertambahnya kemiskinan di Indonesia.
3. Pembangunan di bidang ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah pada dewasa ini di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, industri dan pertambangan, hakekatnya ditujukan selain untuk mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi, juga dimaksudkan untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan.
4. Dampak pengangguran terhadap perekonomian suatu Negara tujuan akhir pembangunan ekonomi suatu Negara pada dasarnya adalah meningkatkan kemakmuran masyarakatdan pertumbuhan ekonomi agar stabil dan dalam keadaan naik terus. Jika tingkat pengangguran disuatu Negara relatif tinggi, hal tersebut akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang telah dicita-citakan.

Dari kesimpulan diatas, penulis memberikan beberapa saran antara lain ;
1. Program pengentasan kemiskinan dan pengangguran sebaiknya tidak dikerjakan oleh pemerintah sendiri, namun golongan yang mampu juga secara sukarela diharapkan dapat berkontribusi mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran yang terjadi di negeri ini.
2. Untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, yang perlu dilakukan adalah memberdayakan masyarakat . ini akan lebih efektif dibandingkan hanya memberi bantuan yang sifatnya sesaat.

REFERENSI
Mubyanto , 1997. Ekonomi Pancasila. Yogyakarta: Aditya Media.
The World Bank, 2007, Understanding Poverty
Prof. Dr. Suyono,Haryono,2002. Menyongsong Kiat Baru Pemberdayaan Keluarga Di Indonesia. Jakarta: Damandiri.
DRS.Kaelan,M.S, 1998.Pendidikan Pancasila Yuridis Kenegaraan.Yogyakarta:Paradigma.
HCB Dharmawan, 2004. Menyuarakan Nurani Menggapai Kesetaraan. Jakarta:KOMPAS.
INTERNET

http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=21&ved=0CB4QFjAAOBQ&url=http%3A%2F%2Fresearch.amikom.ac.id%2Findex.php%2FDMI%2Farticle%2Fdownload%2F6774%2F4159&ei=00t7T5mON4bNrQeD85iOAg&usg=AFQjCNGgqY48Ys0XxyhFHOLuRetZW_W3kA

http://www.suarapembaruan.com/ekonomidanbisnis/inilah-enam-program-pemerintah-untuk-rakyat-miskin/7216

PEREKONOMIAN INDONESIA

Nama : Senopati Johansayah Abyadh
Kelas : 1eb23
Npm  : 26211675
Kelompok : 12

TUGAS 1 DAN 2
 
Tugas Pertama
1.    jelaskan mata pencaharian penduduk berdasarkan indonesia buatlah dalam prosentase ?
jawaban :
Kurang lebih 70% adalah mata pencaharian di sector pertanian dan perkebunan, dan sisanya dari sector perikanan 10%,perindustrian 7%, transportasi 6% dan pariwisata 5% dan 2% adalah sector yang lainnya.
Datanya adalah sebagai berikut:

2.    jelaskan sumber daya manusia / SDM yang terkait tentang :
•    laju pertumbuhan penduduk
•    penyebaran penduduk
•    angkatan kerja
•    sistem pendidikan
jawaban :
•    SDM terkait laju pertumbuhan penduduk
Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan banyak menimbulkan masalah bagi negara,jika tidak di ikuti dengan peningkatan produksi dan efisiensi dari bidang lainnya.banyak nya penduduk akan menambah beban sumberdaya produktif terhadap sumberdaya manusia yang belum produktif (anak anak,manula ,penganguran dsb . yang akibat lanjutnya akan menimbulkan masalah masalah sosial yang cukup rumit. Adapun tindakan tindakan yang sudah di lakukan pemerintah seperti :
a)    Melaksanakan program keluarga berencana
Dengan program ini di harapkan laju pertumbuhan penduduk akan lebih dapat dikendalikan dan pemerintah melalui program ini ingin menjelaskan dan membuka kesadaran masyarakat bahwa “banyak anak” akan memberi konsekwensi ekonomis yang lebih berat
b)    Meningkatkan mutu sumber daya manusia yang telah ada
Sehingga dapat menunjang peningkatan produktifitas guna mengimbangi laju pertumbuhan penduduknya.
•    Penyebaran penduduk
Penyebaran penduduk tidak merata menyebabkan tidak seimbangknya kekuatan ekonomi secara umum.akibat lanjutnya adalah ketimpangan daerah miskin dan daerah kaya,daerah yang tampaknya menguntungkan (khususnya pulau jawa) akan menjadi serbuan dan perpindahan penduduk dari daerah lainnya akibatnya daerah di luar pulau jawa yang memang telah ketinggalan dari segi ekonominya akan semakin tertinggal.
•    Angkatan kerja
Dampak dari perpindahan penduduk terserbut persaingan tenaga kerja akan semakin tinggi dalam kondisi tersebut upah tenaga kerja akan semakin rendah dan rendahnya upah akan berakibat timbulnya kesengsaraan dan pengangguran,dan tentu saja masalah kriminalitas akan semakin merajalela .sebaliknya di luar pulau jawa akan kekurangan tenaga kerja dan upah pun semakin tinggi,hal inilah yang menyebabkan biaya produksi di luar pulau jawa sangat tinggi,begitu pula dengan biaya transportasi yang menyebabkan turunnya pertumbuhan industri dan secara otomatis menghambat pertumbuhan ekonomi secara nasional.
•    Sistem pendidikan
Komposisi penduduk yang tidak seimbang dapat menimbulkan proses regenerasi kegiatan produksi menjadi tidak lancar dengan demikian perlu dilakukan tindakan secepatnya untuk membekali dan mempersiapkan tenaga kerja – tenaga kerja di indonesia dengan formal maupun informal,dengan keterampilan dan pengetahuan yang sifatnya mendesak.

Tugas kedua
1.    Terankan betapa pentingnya investasi dalam proses pembangunan di indonesia dan upaya upaya apa yang dapat di tempuh guna membantu memenuhi kebutuhan dana investasi pembangunan di indonesia .
Jawaban :
Untuk memperoleh suatu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam proses pembangunan di indonesia,terkumulnya modal dan sumber daya sebagai investasi,menduduki peran yang sangat penting.bagaimana kita melakukan pembangunan jika dana tidak tersedia atau tidak mencukupi ?
Dalam kondisi tertentu masih sulit untuk mendapatkan dana investasi dari masyarakat .Untuk itulah pemerintah memerlukan dana yang besar dari selisih penerimaan dan pengeluaran/biaya rutin pemerintah.Namun sayangnya pemerintah tidak dapat terus menerus mengandalkan tabungan pemerintah tersebut.Perlu di lakukan upaya upaya tambahan guna membantu memenuhi kebutuhan dana investasi pembangunan.upaya upaya tersebut adalah :
a)    Lebih mengembangkan komoditi non migas,sehingga secara absolut dapat meningkatkan penerimaan pemerintah dari sektor luar negeri,untuk menunjang langkah ini perlu di usahakan peningkatan nilai tambah dan kemampuan bersaing dari komoditi-komoditi yang akan di ekspor tersebut.
b)    Mengusahakan adanya pinjaman luar negeri yang memiliki syarat lunak,serta menggunakannya untuk kegiatan investasi yang menganut prinsip prioritas.
c)    Menciptakan iklim investasi yang menarik dan aman bagi penanam modal asing,sehingga semakin banyak PMA yang masuk ke indonesia.
d)    Lebih menggiatkan dan menyempurnakan sistem perpajakan dan perkreditan,terutama kredit untuk golongan ekonomi lemah agar mereka secepatnya dapat sejalan bersama dengan para pengusaha besar dalam rangka peningkatan produktifitas.